Jakarta, 12/6/2007 (Kominfo Newrsroom) – Pemerintah akan mengembangkan Kota Makassar menjadi Kota Megapolitan Mamminasata yang mencakup Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar, pada tahun 2020 sebagai urat nadi perekonomian Sulawesi Selatan dan pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia.

“Pemerintah menjadikan Kota Makassar itu sebagai salah satu kawasan strategis nasional yang akan dikembangkan secara terpadu,”kata Dirjen Penataan Ruang Dep PU, Hermanto Dardak di Jakarta, Selasa (12/6) .
Kota Makassar nantinya sebagai Megapolitan Mamminasata di masa depan, akan timbul masalah-masalah yang dihadapi seperti akses transportasi, permukiman, ketersediaan air bersih, sampah, lapangan kerja, ruang terbuka hijau dan lainnya. Menurutnya pihaknya sudah menginventarisir permasalah tersebut sehingga dapat dicarikan solusinya.

Dengan demikian perkembangan Mamminasata tersebut menjadi model pengembangan kota metropolitan/megapolitan lainnya di Indonesia. Sesuai UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, Pemerintah menetapkan beberapa kawasan penting secara nasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Perencanaan tata ruangnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun pelaksanaan dan pengendaliannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah, saat ini implementasi pengembangan Mamminasata masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden.

Menurutnya, diaturnya Kawasan Strategis Nasional seperti Mamminasata, Jabodetabekjur, dan Pulau Nipah, mengandung arti bahwa UU Penataan Ruang yang baru tidak hanya menghasilkan produk administratif saja berupa RTRW Nasional Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Namun UU ini juga menegaskan tata ruang yang fungsional, misalnya yang berkaitan dengan aspek ekologi, tentunya tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi” ujar Hermanto Dardak.

Pengembangan Mamminasata sendiri telah melalui studi dari JICA (Japan International Cooperation Agency)yang merancang rencana tata ruang wilayah tersebut hingga tahun 2020 dan merekomendasikan strategi yang realitis untuk mengimplementasikannya. (mf/Yr/ toeb/c)

sumber : http://www.depkominfo.go.id